DPR Terpilih
Diminta Hilangkan Dendam Politik Akibat Pilpres 2014
Liputan6.com,
Jakarta - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie
Sujito mengatakan, anggota DPR terpilih periode 2014-2019 harus menunjukkan
persatuan di tengah kepercayaan publik yang menyusut. Situasi di lembaga
perwakilan rakyat sekarang ini akibat dendam Pilpres 2014 yang belum usai.
"Situasi
sekarang, PR (pekerjaan rumah) terbesarnya adalah menghilangkan dendam politik
akibat pilpres. Jika DPR menyadari, kepercayaan publik menyusut karena terpecah-belah,"
ujar Arie saat dihubungi Liputan6.com,
Rabu (1/10/2014).
Menurut
Arie, menjadi partai politik oposisi tidak ada salahnya. Namun jangan sampai
memecah reformasi.
"DPR harus membuat kebijakan baru dan langkah-langkah yang bagus. Kalau
tidak, susah. Tentu saja pilihan menjadi oposisi itu baik, tapi jangan sampai
memecah reformasi," tegas Arie.
Dosen Fisipol itu juga menegaskan, Koalisi
Merah Putih harus mulai berpikir untuk kepentingan bangsa, jangan sampai
kebijakan DPR itu terus membawa kepentingan kelompok.
"Koalisi Merah Putih itu harus kembali berpikir untuk kepentingan bangsa.
Saya tegaskan sikap oposisi itu bagus, jangan sampai kepentingan kelompok
mengganggu kebijakan DPR yang semestinya untuk rakyat. Karena rakyat terus
menilai, baik itu KMP maupun kinerja DPR," tandas Arie.
Hari ini anggota
DPR terpilih periode 2014-2019 dilantik. Namun dari 560 anggota legislatif,
hanya 555 yang dilantik. 5
Anggota DPR terpilih lainnya masih ditangguhkan, karena diduga terlibat
perkara korupsi.
2 Anggota DPR terpilih terduga kasus korupsi itu adalah, Herdian Koosnadi
(PDIP) Dapil Banten, yang diduga terlibat korupsi alat kesehatan (alkes) yang
kini kasusnya tengah ditangani Kejati Banten.
Selain itu, Jimmy D Ijie (PDIP) dapil Papua Barat, terkait kasus dugaan korupsi
dana APBD. Idam Samawai (PDIP) Dapil Yogyakarta, tersangka kurupsi di Bantul
yang kasusnya ditangani Kejati Yogyakarta.
Selain itu Iqbal Wibisono (Partai Golkar) dapil Jawa Tengah yang menjadi
tersangka dana bansos yang kasusnya ditangani kejaksaan. Serta Jero Wacik
(Partai Demokrat) kasus korupsi di Kementerian ESDM, yang kasusnya ditangani
KPK. (Ans)
Sumber:
Liputan6.com(http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2112930/dpr-terpilih-diminta-hilangkan-dendam-politik-akibat-pilpres-2014)
Analisis :
Indonesia negara yang kaya akan
kebudayaan, serta kekayaan alam yang melimpah. Bhinneka tunggal ika merupakan semboyan
indonesia yang memiliki makna begitu dalam bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Perbedaan yang begitu indah menjadikan daya tarik tersendiri bagi
Indonesia.
Pemilihan umum langsung merupakan
cara yang terbaik pada sistem demokrasi Indonesia. Pemilihan umum presiden
tahun 2014, menghasilkan dua kubu koalisi yang saling bertentangan yaitu
koalisi merah putih dan koalisi Indonesia Hebat. Sebagai negara demokratis,
sangat wajar sekali bila ada perbedaan didalamnya. Tetapi perbedaan itu
bukanlah awal dari perpecahan. Seharusnya kedua kubu menyadari bahwa
kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya.
Koalisi
merah putih sebagai pihak oposisi didalam pemerintahan Joko Widodo – Jusuf
Kalla, memiliki peran penting sebagai penilai dan pemberi masukkan bagi
pemerintah, begitu juga dengan Koalisi Indonesia Hebat sebagai pihak pro
pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Alangkah indahnya bila dua kubu ini
saling bekerja sama untuk kepentingan negara. Kekalahan dalam Pemilihan
Presiden tidak dapat dijadikan alasan logis untuk selalu berada dalam pihak
oposisi yang bertentangan dengan pemerintah. Kemenangan yang telah diraih,
tidak seharusnya menjadi sebuah kesombongan. Dan kekalahan tidak selalu menjadikan
pihak pemenang menjadi lawan. Mari bersatu membangun negeri Indonesia tercinta
ini.