POLITIK

DPR Terpilih Diminta Hilangkan Dendam Politik Akibat Pilpres 2014

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengatakan, anggota DPR terpilih periode 2014-2019 harus menunjukkan persatuan di tengah kepercayaan publik yang menyusut. Situasi di lembaga perwakilan rakyat sekarang ini akibat dendam Pilpres 2014 yang belum usai.

"Situasi sekarang, PR (pekerjaan rumah) terbesarnya adalah menghilangkan dendam politik akibat pilpres. Jika DPR menyadari, kepercayaan publik menyusut karena terpecah-belah," ujar Arie saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (1/10/2014).

Menurut Arie, menjadi partai politik oposisi tidak ada salahnya. Namun jangan sampai memecah reformasi.

"DPR harus membuat kebijakan baru dan langkah-langkah yang bagus. Kalau tidak, susah. Tentu saja pilihan menjadi oposisi itu baik, tapi jangan sampai memecah reformasi," tegas Arie.


Dosen Fisipol itu juga menegaskan, Koalisi Merah Putih harus mulai berpikir untuk kepentingan bangsa, jangan sampai kebijakan DPR itu terus membawa kepentingan kelompok.


"Koalisi Merah Putih itu harus kembali berpikir untuk kepentingan bangsa. Saya tegaskan sikap oposisi itu bagus, jangan sampai kepentingan kelompok mengganggu kebijakan DPR yang semestinya untuk rakyat. Karena rakyat terus menilai, baik itu KMP maupun kinerja DPR," tandas Arie.


Hari ini anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dilantik. Namun dari 560 anggota legislatif, hanya 555 yang dilantik. 5 Anggota DPR terpilih lainnya masih ditangguhkan, karena diduga terlibat perkara korupsi.

2 Anggota DPR terpilih terduga kasus korupsi itu adalah, Herdian Koosnadi (PDIP) Dapil Banten, yang diduga terlibat korupsi alat kesehatan (alkes) yang kini kasusnya tengah ditangani Kejati Banten.


Selain itu, Jimmy D Ijie (PDIP) dapil Papua Barat, terkait kasus dugaan korupsi dana APBD. Idam Samawai (PDIP) Dapil Yogyakarta, tersangka kurupsi di Bantul yang kasusnya ditangani Kejati Yogyakarta.


Selain itu Iqbal Wibisono (Partai Golkar) dapil Jawa Tengah yang menjadi tersangka dana bansos yang kasusnya ditangani kejaksaan. Serta Jero Wacik (Partai Demokrat) kasus korupsi di Kementerian ESDM, yang kasusnya ditangani KPK. (Ans)

Sumber:

Liputan6.com(http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2112930/dpr-terpilih-diminta-hilangkan-dendam-politik-akibat-pilpres-2014)

Analisis :

Indonesia negara yang kaya akan kebudayaan, serta kekayaan alam yang melimpah. Bhinneka tunggal ika merupakan semboyan indonesia yang memiliki makna begitu dalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan yang begitu indah menjadikan daya tarik tersendiri bagi Indonesia.

Pemilihan umum langsung merupakan cara yang terbaik pada sistem demokrasi Indonesia. Pemilihan umum presiden tahun 2014, menghasilkan dua kubu koalisi yang saling bertentangan yaitu koalisi merah putih dan koalisi Indonesia Hebat. Sebagai negara demokratis, sangat wajar sekali bila ada perbedaan didalamnya. Tetapi perbedaan itu bukanlah awal dari perpecahan. Seharusnya kedua kubu menyadari bahwa kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya.

Koalisi merah putih sebagai pihak oposisi didalam pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, memiliki peran penting sebagai penilai dan pemberi masukkan bagi pemerintah, begitu juga dengan Koalisi Indonesia Hebat sebagai pihak pro pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Alangkah indahnya bila dua kubu ini saling bekerja sama untuk kepentingan negara. Kekalahan dalam Pemilihan Presiden tidak dapat dijadikan alasan logis untuk selalu berada dalam pihak oposisi yang bertentangan dengan pemerintah. Kemenangan yang telah diraih, tidak seharusnya menjadi sebuah kesombongan. Dan kekalahan tidak selalu menjadikan pihak pemenang menjadi lawan. Mari bersatu membangun negeri Indonesia tercinta ini.